Bhutan, yang dikenal sebagai “Negara Kebahagiaan”, adalah sebuah negara kecil di Himalaya yang sering dipuji karena kebijakan uniknya yang berfokus pada **Gross National Happiness** (GNH) sebagai pengukuran kemajuan sosial dan ekonomi, bukannya Produk Domestik Bruto (PDB) tradisional.

Namun, meskipun Bhutan dikenal karena kebijakan-kebijakan progresif dan lingkungan alamnya yang indah, negara ini juga memiliki sisi gelap yang jarang dibahas. Sejumlah masalah sosial, politik, dan ekonomi tersembunyi di balik citra negara yang damai dan harmonis ini. Berikut adalah 10 sisi gelap yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang tentang Bhutan.

Berikut Kuarsa.com rangkum 10 sisi gelap negara Bhutan.

1. Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Bhutan dikenal memiliki kebebasan pers yang terbatas, meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dengan dimulainya media independen pada 2000-an. Pemerintah Bhutan masih melakukan kontrol ketat terhadap media dan pembatasan terhadap jurnalis yang melaporkan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. Penyensoran dan penahanan terhadap jurnalis yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau kebijakan negara masih sering terjadi. Hal ini membatasi kebebasan berpendapat dan menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan warga negara.

2. Diskriminasi terhadap Minoritas Etnis (Lhotshampa)

Salah satu aspek paling kontroversial dalam sejarah Bhutan adalah perlakuan terhadap kelompok etnis Lhotshampa, yang sebagian besar berasal dari Nepal. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, pemerintah Bhutan melancarkan kampanye untuk mengusir warga negara yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah “warga asli” Bhutan, yang mengakibatkan pengusiran ratusan ribu orang etnis Lhotshampa ke kamp pengungsi di Nepal. Meskipun sebagian dari mereka telah kembali, banyak yang masih hidup dalam kondisi yang tidak pasti dan sering menghadapi diskriminasi.

3. Pembatasan Hak-Hak Perempuan

Meskipun Bhutan memiliki beberapa kebijakan progresif dalam hal hak perempuan, seperti partisipasi perempuan dalam politik dan pekerjaan, perempuan di Bhutan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan yang setara masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Dalam hal kekerasan rumah tangga, meskipun ada undang-undang untuk melindungi perempuan, praktik kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual sering tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari aparat hukum.

4. Kemiskinan yang Merajalela di Daerah Pedesaan

Meskipun Bhutan mengklaim bahwa negara tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, kenyataannya, kemiskinan tetap menjadi masalah besar, terutama di daerah pedesaan. Banyak warga Bhutan yang tinggal di pedesaan masih bergantung pada pertanian subsisten dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses ke layanan kesehatan masih sangat terbatas di beberapa daerah terpencil. Meskipun ada bantuan pemerintah, ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan masih sangat besar.

5. Isolasi Internasional dan Pembatasan Imigrasi

Bhutan terkenal karena kebijakan isolasi internasionalnya. Negara ini hanya membuka pintu untuk wisatawan dengan visa terbatas dan biaya tinggi, yang hanya dapat dibayar oleh wisatawan asing yang kaya. Ini membuat Bhutan sangat tertutup dan membatasi peluang ekonomi yang dapat datang dari globalisasi. Selain itu, imigrasi ke Bhutan sangat terbatas. Hanya sedikit orang asing yang diizinkan tinggal dan bekerja di negara ini, yang memperburuk masalah ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan pariwisata.

6. Krisis Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Meskipun Bhutan terkenal dengan kebijakan pelestarian lingkungan dan hutannya yang luas, negara ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Penebangan hutan ilegal, penambangan yang tidak terkendali, serta peningkatan urbanisasi menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam negara ini. Sementara Bhutan berusaha menjaga keseimbangan ekologisnya, perubahan iklim, serta kebutuhan ekonomi, dapat mengancam keberlanjutan kebijakan hijau mereka di masa depan.

7. Ketergantungan pada Ekonomi Ekspor Hidroelektrik

Bhutan sangat bergantung pada ekspor energi hidroelektrik ke India untuk sebagian besar pendapatan negara. Meskipun ini telah membantu ekonomi Bhutan tumbuh, ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor dapat menjadi masalah jangka panjang. Jika terjadi fluktuasi pada permintaan energi dari India atau bencana alam yang mempengaruhi sistem hidroelektrik, ekonomi Bhutan dapat sangat terpengaruh. Ketergantungan pada satu mitra ekonomi juga meningkatkan kerentanannya terhadap dinamika politik dan ekonomi India.

8. Masalah Kesehatan Mental yang Tidak Terlihat

Meskipun Bhutan mempromosikan kebahagiaan sebagai indikator kesejahteraan, masalah kesehatan mental di negara ini sering kali diabaikan. Stigma terkait penyakit mental sangat kuat, dan banyak orang yang menderita kondisi seperti depresi, kecemasan, dan PTSD tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Terlebih lagi, dengan budaya yang sangat menghargai kehormatan dan keluarga, banyak individu yang merasa terisolasi atau tidak didukung dalam menghadapi masalah psikologis mereka.

9. Pendidikan yang Tidak Merata

Meskipun Bhutan berhasil meningkatkan tingkat melek huruf dan pendidikan dasar, kualitas pendidikan yang diterima oleh warga di daerah pedesaan jauh di bawah standar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Thimphu. Kurangnya fasilitas pendidikan, guru yang berkualitas, dan akses ke teknologi menjadi tantangan besar. Ketidakmerataan pendidikan ini memperburuk ketimpangan sosial dan membatasi kesempatan bagi anak-anak dari daerah terpencil untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

10. Tantangan dalam Demokratisasi

Bhutan merupakan monarki konstitusional yang mengadakan pemilu pertama pada tahun 2008, setelah bertahun-tahun di bawah pemerintahan absolut Raja. Meskipun Bhutan telah beralih ke sistem demokrasi, masih ada kekhawatiran mengenai konsolidasi kekuasaan politik dan pengaruh monarki dalam keputusan-keputusan negara. Beberapa kritik menyebutkan bahwa meskipun ada pemilu, kekuasaan masih terlalu terkonsentrasi di tangan elit politik tertentu dan keluarga kerajaan, yang dapat membatasi proses demokratisasi yang sejati.

Kesimpulan

Meskipun Bhutan memiliki citra internasional yang positif berkat kebijakan **Gross National Happiness** dan keberhasilan dalam melestarikan lingkungan, negara ini menghadapi sejumlah tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Isolasi internasional, ketidaksetaraan ekonomi antara kota dan desa, serta diskriminasi terhadap minoritas etnis adalah beberapa sisi gelap yang sering tersembunyi di balik pandangan dunia yang damai. Untuk mencapai kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Bhutan perlu menangani masalah-masalah internal ini dengan serius sambil mempertahankan nilai-nilai kebahagiaan dan kesejahteraan yang mereka junjung tinggi.